badan pengawas pemilihan publik (bawaslu) berjanji ingin mempublikasikan data pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan mingguan.
untuk ke depannya, perkembangan situasi dan terjadi selama lapangan hendak kami tampilkan secara mingguan, papar anggota bawaslu daniel zuchron selama jakarta, rabu seusai sidang pemeriksaan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
daniel mengakui bahwa di ini bawaslu tidak siap untuk mempublikasikan data pengawasan kepada publik karena terkendala masalah struktural.
secara terjamin bawaslu belum pernah (mempublikasikan data pengawasan). namun dalam dasarnya data pengawasan ingin kami berikan nanti, karena memang itu konsentari bawaslu, tambahnya.
sejumlah pihak mempertanyakan kinerja bawaslu pada mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu 2014, karena pada menangani pengaduan tidak sudah memperlihatkan data-data pengawasan.
anggota komisi ii dpr ri, arief wibowo, dan mempertanyakan kinerja lembaga yang diberi wewenang ekstra untuk melaksanakan sengketa penyelenggaraan pemilu itu.
sebagai lembaga yang menggarap pengawasan hingga tingkat bawah, bawaslu seharusnya serta memiliki data, katanya.
sehingga, lanjut dia, ketika terjadi proses mediasi diantara pengadu dan teradu, yaitu komisi pemilihan publik (kpu), bisa disandingkan data ketiga pihak itu.
berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011, bawaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu demokratis.
hingga saat ini, bawaslu telah bekerja sejauh menyelesaikan sengketa antara partai politik, yang gagal menjadi audien pemilu 2014, dengan kpu.
namun, tenntang penyelesaian sengketa partai keadilan juga persatuan indonesia (pkpi), bawaslu dan kpu tidak mampu melaksanakan persoalan itu sehingga dibawa ke dkpp.
terjadi multitafsir atas uu yang menyebutkan tugas juga wewenang kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. bawaslu merasa kpu mesti menindaklanjuti surat keputusan, yang di hal ini menyangkut pkpi, tetapi kpu menganggap tersebut melampaui wewenang.
selama persidangan dkpp, yang sudah berjalan tiga kali, bawaslu serta tidak menggandeng data pengawasan hasil mediasi antara pkpi serta kpu.