berkas irjen pol djoko susilo telah dilimpahkan ke pengadilan agar persentasi dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua serta empat selama korps 2012 lintas polri 2011 juga tindak pidana pencucian biaya.
hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, bisa saja sidangnya minggu depan, papar juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi dalam jakarta, selasa.
pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan supaya dibuat surat dakwaan.
wakil ketua kpk bambang widjojanto menyatakan bahwa pelacakan aset milik djoko selalu dilakukan biarpun berkasnya telah p21 (tersedia).
Informasi Lainnya:
terkait kemungkinan aset masih dan terungkap pada persidangan, bambang menungkapkan temuan masih tersebut mampu digunakan.
dalam undang-undang, penemuan-penemuan dalam proses persidangan dapat dipergunakan, didaftarkan kekayaan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.
kpk telah menyita lebih dari 33 tanah serta bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar publik, 4 kendaraan juga 6 bus besar milik jenderal bintang dua itu melalui mutu sekitar rp70 miliar.
harta bergerak yang sudah disita kpk berupa empat mobil yakni berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier serta toyota avanza
masih banyak enam bus besar yang disita, diantara lain diambil dari yogyakarta juga empat selama antaranya telah diamankan di kurang lebih gedung kpk
kpk menduga djoko melanggar pasal 3 juga ataupun 4 undang-undang no 8 tahun 2010 perihal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian biaya dan pasal 3 ayat 1 serta ataupun pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 mengenai tppu dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling ada rp10 miliar.
untuk persentasi korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 serta pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 perihal jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp mengenai penyalahgunaan wewenang juga perbuatan memperkaya diri makanya berdampak pada keuangan negara melalui hukuman penjara maksimal 20 tahun.