sekitar seribu pihak daripada dua serikat buruh selama kabupaten karimun, kepulauan riau, hendak mengadakan aksi unjuk rasa memperingati hari buruh di kurang lebih gedung dprd setempat selama rabu (1/5/13).
surat pemberitahuan untuk berunjuk rasa kami terima dari dua serikat buruh. angka massa seluruhnya sekitar 1.000, kata ketua komisi a dprd karimun jamaluddin selama gedung dprd karimun pada kecamatan tebing, selasa.
jamaluddin menjelaskan, dua serikat tersebut masing-masing konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) yang mengatakan ingin mengerahkan kurang lebih 700 pihak pekerja.
kemudian, aksi serikat pekerja aneka industri federasi serikat pekerja metal indonesia (spai-fspmi) ingin diikuti 300 orang.
Informasi Lainnya:
selaku wakil rakyat, kami tentu hendak melayani penampilan penyampaian masukan serta masukan yang dilontarkan melalui tertib, katanya.
khusus massa spai-fspmi, papar dia, pada surat pemberitahuannya dan mengatakan mau berunjuk rasa di kantor bupati karimun.
dprd, papar jamaluddin, siap menampung masukan dan mau diutarakan para pekerja sesuai dengan fungsinya untuk lembaga perwakilan rakyat.
dewan ingin menindaklanjuti. manakala aspirasi tersebut ditujukan ke pusat, tentu disampaikan ke pusat. terlalu serta melalui masukan untuk pemerintah daerah, ujarnya.
ketua spai-fspmi cabang karimun muhamad fajar menungkapkan, penampilan damai tersebut adalah bentuk penyampaian masukan khususnya tentang yang dituntut peningkatan kesejahteraan para buruh.
ada tiga tuntutan yang hendak kami beritahukan di aksi besok. pertama, menuntut pemerintah memberlakukan jaminan sosial bagi semua rakyat secara menyeluruh pada 2014, menolak upah murah serta menolak sistem kerja alih daya ataupun outsourcing, katanya.
menurut muhamad fajar, massa buruh serta akan mengatakan yang dituntut untuk pemerintah daerah melalui bupati segera mengangkat fungsional pengawas ketenagakerjaan di dinas tenaga kerja.
minimnya pengawas menyebabkan banyaknya pelanggaran dan tak terpantau juga diproses pas ketentuan, terlebih mengenai sengketa diantara pekerja dengan pengusaha semisal pemutusan hubungan kerja, pesangon serta hak-hak pekerja lainnya, ujarnya.