warga kota bandarlampung diminta lumayan menulis nomor induk kependudukan (nik) dan nama lengkap dan tertera dalam ktp elektronik, tidak perlu dalam fotokopi karena bisa mengakibatkan kerusakan selama chip-nya.
warga bandarlampung lumayan menuliskan nik dan nama tersedia saja bila akan melamar kerja, tidak mesti pada fotokopi dan dapat merusak chip selama e-ktp, kata kepala dinas kependudukan serta laporan sipil (disdukcapil) syahrir sanusi ketika ditemui pada ruangannya, di bandarlampung, selasa.
ia menungkapkan bahwa pelarangan melakukan fotokopi ini berdasarkan surat edaran menteri di negeri (mendagri) nomor 470.13/1090/sj, perihal pemanfaatan e-ktp dengan membeli card raeder. instansi pemerintah dan perbankan pun harus dapat menyiapkan card reader agar memenangkan permasalahan ini. jangan hingga e-ktp mengalami kerusakan, akibat terlalu sering pada fotokopi.
pihak instansi serta perusahaan mesti mempunyai card reader sendiri sebab bagian pemerintah tidak menganggarkannya, papar dia.
Informasi Lainnya:
terkait supaya e-ktp dan sudah rusak lanjut dia, pihak disdukcapil tidak dapat menggantinya mengingat peralatan agar perekaman e-ktp belum diperuntukkan terhadap daerah, sementara tahun depan masih mampu dilaksanakan. sebab alat itu ketika ini belum diperuntukan agar daerah.
tahun ini daerah belum mampu mengganti dan rusak, 2014 baru bisa dilaksanakan perekaman sendiri, katanya.
sementara itu, direktur pusat strategi juga kebijakan umum (pusbik) lampung aryanto menilai menteri pada negeri (mendagri) sudah lalai selama pelaksanaan e-ktp mengenai masih diinformasikannya pada umum larangan untuk tidak diizinkan mengerjakan fotokopi, laminating juga scaner.
mendagri telah lalai karna telat menginformasikan masalah ini setelah e-ktp maka juga dimanfaatkan masyarakat. mendagri serta mesti bertanggungjawab karena sudah menerima konsorsium perusahaan pencetak e-ktp melalui nilai chip dan buruk dan dibawah standar kartu atm makanya mudah rusak, kata dia.
jadi dalam hal ini bukan salah disdukcapil daerah, dan harus dilakukan saat ini menyosialisasikan masalah itu ke masyarakat. dan warga mesti menggugat mendagri ke kpk. masyarakat pun bisa membeli e-ktp sesuai melalui petunjuk disdukcapil daerahnya, bila menggunakan nik saja tersebut wajib dilaksanakan.
yang perlu data identitas negara bukan rakyat, apabila data itu rusak bukan urusan rakyat lagi akan tetapi mendagri, katanya menambahkan.